nomor kode surat tata naskah dinas. bahwa pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan penyesuaian untuk mengakomodir perubahan organisasi dan teknologi; b. nomor kode surat tata naskah dinas

Meta Keterangan Kode 164/PMK. 22 Desember 2020. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Terjadinya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum; 3. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. 9 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas disebutkan bahwa, salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 670 Ketenagaan. 01/2021 Judul Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan Bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan untuk meningkatkan tertib administrasi. Terima kasih sudah berkunjung. Bulan (ditulis dalam dua digit). Perban Nomor 16 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur tentang tata naskah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi. d. Jika dalam menyusun surat dinas. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) 3. 3. a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem penomoran naskah dinas se bagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,. Nama Unit Organisasi Singkatan Kode Jabatan 1. tata naskah dinas. Badan/Pengarang: Pasuruan (Kabupaten) Judul: PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 186 TAHUN. 5. HUKUM 00 Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 181/PMK. Nomor Urut adalah pemberian nomor yang dicatat secara berurutan dan rutin sesuai dengan jenis dan format naskah dinas dalam 1 (satu) tahun takwim. jabatan 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format. 01. 3. kode, nomor urut, isi ringkas, pengirim, tanggal surat, nomor, lampiran, unit pengolah, tanggal proses, dan catatan. Glosarium. nomor/UN32. pengendalian naskah dinas berupa surat masuk. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN. (1) Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah. Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada. = Nomor Kode Instansi = Bulan Surat Kelaur = Tahun Surat Keluar Misal : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Glosarium. 2020/No. c. 01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. Anda ingin mengetahui pedoman tata naskah dinas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Unduh dokumen resmi yang berisi peraturan menteri nomor P. Nomor : KP. Anda biasa menemukan dalam kebiasaan kita di pemerintahan. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis, Instruksi, Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur), dan Surat Edaran Susunan. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatud. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan. Hubungi kami melalui Facebook fb. SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI A. 690 Air Minum. 2023/No. Pengertian B. Tahun. (2) Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Dokumen Peraturan : Permenkumham No. 01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK. Tentang Asuransi Pegawai Tentang Usulan Mutasi = 842. c) pencatat mempunyai tugas: (1) mencantumkan nomor urut pada naskah dinas. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (2) . 01 Ujian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan. 05/018-BKPSM/II/2022 Kode Tingkat keamanan yg E. 2 0 1 , 202 2 bpkp . 054A/PER/I1. Surat Perintah atau Surat Tugas D. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. penyusunan Naskah Dinas; 3. c) pencatat mempunyai tugas: (1) mencantumkan nomor urut pada naskah dinas. B. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA Status. (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. Download: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 PDF. a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi. M. Pasal 5 (1)Azas Tata Naskah Dinas meliputi: a. PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Tanggal Pengundangan. Tata Naskah Dinas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kode Jenis dan Sifat Naskah Dinas 156 2. TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 3. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan. Tata Naskah Dinas serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas yang merupakan acuan bagi seluruh SKPD/UPT/Satuan Pendidikan, maka perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI WALIKOTA BEKASI, Menimbang : a. 92MB) KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN. E. Tipe Dokumen. Mengetahui berbagai macam kode nomor surat untuk penomoran surat. pembuatan Naskah Dinas; c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu. Maksud dan Tujuan 1. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/08/2000 tentang Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan. pejabat berwenang yang memberi perintah 2. Dalam rangka tertib administrasi surat menyurat diminta perhatian sebagai berikut : 1. Peraturan Perundang-undangan. Apr 2, 2019 · bahwa dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat perubahan struktur organisasi tata kerja dan nomenklatur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian administrasi umum pada kode penomoran naskah dinas; bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE002/A/JA/ 08/. T. pcngamanan; c. Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. PMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas Di Lingkungan Departemen Agama. Dirias diciptakan di Kcmeriterian. Keputusan Komisi. Dokumen ini berisi informasi tentang rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024. U. 12 pt warna hitam, spasi 1,5. Pasal 5 ( 1) Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota tercantum dalam Lampiran yangNaskah Dinas Perusahaan diberi nomor sesuai dengan ketentuan Perusahaan untuk mempermudah identifikasi atau pengenalan Naskah Dinas dalam rangka membantu terlaksananya kegiatan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan. Panitia Pemilihan Kecamatanmenggunakan huruf tahoma. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 758 : 49 Hal. A. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang. Judul. mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan penandatanganan; d. Tipe Dokumen. lamanya perjalanan b. tanggal adalah tanggal saat. 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 3. Aug 1, 2023 · Pengumuman / Selasa, 1 Agustus 2023 16:22 WIB / Riska Vidya Satriani. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Ditulis. SK KMA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA. 1579, peraturan. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33. Berlaku. 20. Naskah terkait Pendaftaran Nomor International Standard Music Number. Indonesia. Naskah Dinas. 31: Provinsi . Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatanPemerintah meneribitkan aturan baru tentang Tata Naskah dinas untuk diberlakukan di seluruh pemerintahan daerah. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya; 30. Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip Singkatan - Jenis: Peraturan Kepala Badan (Perka) Nomor: 6: Bidang Hukum: Organisasi: Bentuk: Rilis: Tempat Penetapan: Jakarta: Tahun: 2021: Sumber-Tanggal Penetapan: 30/12/2021: Deskripsi: Peraturan Badan ini merupakan pedoman penyelenggaraan pengelolaan Naskah Dinas di lingkungan. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 446). penomoran naskah dinas mencakup pcmberian kode klasifikasi naskah dinas, nomor urut agenda, inisial organisasl penerbit maskah dinas, bulan naskah dinas pembuatan naskah dinas. Naskah Dinas. Lisa Romadhani. U. Selanjutnya terkait regulasi di daerah sebagai sebagai. Surat Perintah adalah naskah dinas dari. Pemberian kode Klasifikasi Arsip atau penomoran pada setiap naskah dinas, kode huruf untuk pengenal Pokok Masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode, sedangkan kode angka untuk SubWali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2012 ten tang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Surat Undangan. Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum. Surat Keterangan J. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas,. Nomor : B/AR. Naskah rujukan ditulis pada alinea pembuka diikuti substansi materi surat yang bersangkutan. Dokumen ini juga mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, serta tantangan dan peluang yang. singkat dan. go. maksud perjalanan 5. (4) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup 2 (dua) rangkap lembar pengantar kepada Tata Usaha Pengolah. surat edaran. Dalam pembuatan surat resmi, ada beberapa aturan penomoran yang sudah lazim digunakan. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. 14. (2) Kode Surat Dinas diletakkan setelah Nomor surat. 137224840-Nomor-Indeks-Surat-Dinas. - 1 - WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 33. 08 : Nomor urut Surat Tugas dalam satu tahun takwim atau kalender. P/SE/2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO Yth. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat. Kode Unit Kerja D. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah dokumen hukum yang mengatur tentang tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang harus dilaksanakan oleh unit kerja di. E. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang. Mar 8, 2021 · Contoh Penulisan Nomor Surat yang Tepat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Menteri termasuk. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) Pasal 12 (1) Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat. Kop Naskah Dinas adalah kepala surat yang terdiri dari logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, nama dan alamat yang meliputi nama jalan, nomor, kode pos, nomor telepon, faksimili, surat elektronik,. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib, efisien dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan. Kode unit organisasi dan kode unit kerja tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. TENTANG . Judul. Indonesia, Kabupaten Garut. maka peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan; b. 2626 Tahun 2016 Tentang Kode Unit Kerja, Kode Perihal, Cap Dinas atau Jabatan, Kepala Surat Dinas, dan Kepala Surat Keputusan atas nama Menteri di Lingkungan Universitas. Sekretariat. .